Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia

Halo, Sahabat Kritis, dalam artikel kali ini, kita akan membahas mengenai Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia. demokrasi pancasila diperlukan oleh seluruh warga negara indonesia. pengaturan demokrasi pancasila agar berjalan sempurna dibutuhkan berbagai lembaga negara. Apa itu demokrasi pancasila? dan Apa saja lembaga negara yang berhubungan mengenai demokrasi pancasila? kita simak artikel berikut.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok sesuai kodrat manusia hidup bersama. Demokrasi: Pemerintahan dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Pola hidup berkelompok dalam negara sesuai dengan keinginan dan tuntuntan rakyatnya. Keinginan dan tuntutan berkelompok terutama ditentukan oleh pandangan hidup bangsa yang besangkutan.

Hidup Berkelompok

Dalam berkelompok ada pandangan hidup yang menjadi aksioma kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bagian pandangan hidup adalah sistem demokrasi. Demokrasi muncul akibat sistem pemerintahan diktator otoriter membawa akibat buruk terhadap rakyatnya.

Akibat-akibat Pemerintahan Diktator Otoriter

Penindasan dan eksploitasi terhadap rakyat, eksploitasi tenaga sehingga rakyat hanya punya kewajiban.
Kondisi kehidupan mayarakat selalu mengakibatkan timbulnya konflik dengan korban lebih banyak dipihak rakyat.
kesejahteraan bertumpu pada para penguasa dan pemimpin sedangkan rakyat dibiarkan hidup melarat.

Faktor-faktor tersebut melatarbelakangi ide pemerintahan yang demokratis menjamin kesejahteraan rakyat.
kesejahteraan rakyat setiap kelompok masyarakat berbeda-beda yang dijiwai filsafat hidupnya.

Demokrasi dalam Ajaran Pancasila

Demokrasi = Kerakyatan. Sila keempat disifati oleh keempat sila lainnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan taqwa kepada Tuhan YME dan saling menghormati sesama umat beragama, memberikan sesuatu yang telah menjadi haknya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan kesatuan dan persatuan dengan tujuan mencapai kebahagian hidup bersama.

Demokrasi berketuhanan Yang Maha Esa

Kehidupan bernegara harus dijiwai nilai-nilai religius terwujud kesadaran keagamaan yang tinggi. Kesempatan sama bagi masing-masing agama dengan saling menghormati dan tenggang rasa.

Demokrasi berperikemanusiaan Adil dan Beradab

Memandang manusia sama harkat dan martabatnya kesadaran akan norma-norma keadilan dan keadaban. Kesadaran untuk memberikan atau melakukan kepada masing-masing apa yang telah menjadi haknya.

Demokrasi berpersatuan Indonesia

Menuntut identitas nasional sebagai bangsa merdeka yang berdaulat serta berkepribadian nasional.
Rakyat Indonesia dituntut untuk memiliki semangat toleransi yang tinggi demi integritas nasional.

Demokrasi berkeadilan sosial

Terciptanya masyarakat adil dan makmur serta sejahtera lahiriah batiniah.
Setiap warga mendapatkan segala sesuatu yang telah menjadi haknya sesuai hakikat manusia adil dan beradab.

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Parlementer. Sejak tahun 1945 saat Indonesia merdeka sampai tahun 1959 dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Demokrasi Terpimpin. Tanggal 5 Juli 1959 sampai muncul gerakan yang terkenal dengan sebutan Gerakan 30 September 1965.

Demokrasi Konstitusional. Setelah Gerakan 30 September 1965 timbul era Orde Baru sampai tahun 1998 saat munculnya reformasi.

Demokrasi Pancasila. Runtuhnya rezim Orde Baru membawa harapan baru demokrasi di Indonesia, sejak 1999 sampai sekarang.

Masa Transisi

Transisi dari non demokratis menjadi demokratis melibatkan beberapa tahap (Sorensen).

Tahap pergolakan, ditandai dengan pergolakan politik dengan jatuhnya rezim non demokratis.
Tahap pertumbuhan, dimana unsur-unsur penegak demokrasi dibangun dan dikembangkan.
Tahap konsolidasi, praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik.

Pertumbuhan Demokrasi

Empat pra-syarat pertumbuhan demokrasi (Azyumardi)

Peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat besar keluangnya mengembangkan demokrasi.
Pemberdayaan masyarakat yang menguntungkan bagi pertumbuhan demokrasi.
Negara tengah menuju demokrasi membutuhkan hubungan internasional yang adil dan seimbang.
Pembentukan warga negara yang memiliki keadaban yang demokratis.

Demokrasi Hikmat Kebijaksanaan

Demokrasi: Kedaulatan rakyat, kerakyatan yang dipimpin semacam “HUKUM TERTINGGI” dalam negara. Perpaduan antara “HIKMAT” yang bersumber dari Tuhan YME dan “KEBIJAKSANAAN” hasil usaha pemikiran manusia. Demokrasi bagi bangsa Indonesia mempunyai corak nasional, yaitu dijiwai oleh kepribadian bangsa sendiri. Kepribadian Pancasila memberi corak dan warna demokrasi yang memang khas ala Indonesia. Tata-cara dan tata-laksananya melalui “PERWAKILAN”.

Empat Prinsip Demokrasi Pancasila

Kerakyatan. Berfaham kedaulatan rakyat.
Hikmat Kebijaksanaan. Firman Tuhan dan Akal manusia.
Permusyawaratan. Adanya rapat sebagai forum musyawarah.
Perwakilan. Kedaulatan diamanatkan oleh wakil rakyat.

Demokrasi Pancasila menekankan: Kesaulatan Rakyat, karena demokrasi Pancasila menolak memanipulasi kekuasaan rakyat. Musyarawah Mufakat, lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan perorangan.

Kekuasaan Lembaga Negara

Berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

Demokrasi Liberal dijalankan oleh kelompok pemilik modal,
Demokrasi Rakyat dijalankan oleh kelompok yang karena kelihaiannya berhasil menguasai negara.
Negara Indonesia, penyelenggara kekuasaan ada lima:

MPR sebagai perumus UUD disebut Lembaga Konstitutif.
DPR dan DPD, pembuat UU disebut Lembaga Legislatif.
Presiden dibantu para menteri sebagai penyelenggara pemerintahan disebut Lembaga Eksekutif.
MA, MK, dan KY, sebagai kekuasaan kehakiman disebut Lembaga Yudikatif.
BPK yang mengaudit keuangan negara disebut Lembaga Auditatif.

Hubungan antar Lembaga Negara

Semua Lembaga Negara, setelah MPR menetapkan UUD, maka terikat dan mematuhi UUD tersebut.
UUD 1945 menjadi sumber kekuatan serta pedoman bagi segala penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Presiden harus mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan pemerintahan negara kepada rakyat.
MA, MK, dan KY, adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Presiden bersama DPR, bekerjasama dalam ikatan partnership membuat UU.
DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan UU dan ikut membahas yang berkaitan dengan otonomi daerah.
DPR dan DPD sebagai bagian MPR menjalankan tugas penilaian dan pengawasan terhadap segala pelaksanaan jalannya pemerintahan negara.
BPK memperkuat pelaksanaan demokrasi, hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD.

Sekian artikel mengenai Pengertian Demokrasi Pancasila dan Lembaga Negara Demokrasi Pancasila di Indonesia. dijelaskan dengan detail mengenai pengertian demokrasi pancasila, demokrasi dalam ajaran pancasila, perkembangan demokrasi pancasila, pertumbuhan demokrasi pancasila, prinsip demokrasi pancasila, dan kekuasaan lembaga negara. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kekritisan anda semuanya.